Kemandirian desa secara umum telah diatur didalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pergeseran peran desa yang sebelumnya menjadi obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan yang dijamin melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Dilanjutkan dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa selaku pelaku aktif pembangunan berpartisipasi secara langsung dalam pengawasan dan penilaian keunikan wilayah setempat, keragaman budaya, dan berpijak pada kebutuhan pada lingkup masing-masing. Desa tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten tetapi menjadi pemerintahan masyarakat. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang diusung oleh UU Desa memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan desa itu sendiri.