Pemerintah Orde Baru termasuk lamban di dalam melakukan respons terhadap tuntutan-tuntutan bagi percepatan demokratisasi. Berbagai saran agar pemerintah lebih terbuka dalam membangun sistem politik, tidak memperoleh tanggapan yang berarti. Saran-saran itu bahkan bukan hanya datang dari kalangan akademisi dan intelektual prodemokrasi. Sejumlah jenderal purnawirawan yang pada awalnya pernah dekat dengan Presiden Soeharto seperti Jenderal Soemitro, juga memberi saran agar iklim keterbukaan lebih dikembangkan. Tuntutan adanya “keterbukaan” sendiri sudah menggelinding kuat di penghujung 1980- an. Tetapi, yang terjadi di tahun-tahun terakhir kekuasaannya, pemerintah cenderung represif terhadap aktor-aktor yang terlibat aktif dalam menuntut proses demokratisasi. Para aktivis mahasiswa yang mendirikan PRD dan SMID bahkan memperoleh cap sebagai kelompok kekirikirian karena dekat dengan ideologi Marxis.