JAKARTA — Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan peru sahaannya belum menyepakati perubahan skema kontrak karya (KK) men jadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi mineral logam sementara, yang diterbitkan pemerintah. “Kami belum sepakat karena merasa belum ada kepas tian jaminan investasi,” kata Riza kepada Tempo, kemarin. Riza mengatakan Freeport akan menyepakati pener bitan IUPK jika tidak disertai perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama seperti KK. Menurut dia, persyaratan itu sangat penting untuk rencana investasi jangka panjang Freeport di Indonesia