Buku-buku Hukum Tata Negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya perubahan pertama sampai perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Tata Negara mengalami perubahan pula yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Berbagai perubahan ketatanegaraan mengharuskan adanya pengkajian yang lebih luas dan mendalam. Proses pelaksanaan norma-norma dasar dalam UUD 1945 dalam praktik membutuhkan wawasan. Oleh karena itu dibutuhkan perspektif keilmuan yang merupakan sublimasi dari pengalaman dari berbagai negara sebagai kerangka dan alternatif pilihan pelaksanaan norma-norma dasar UUD 1945.