Konstitusi memiliki tiga pengertian yaitu dalam arti luas, arti tengah, dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur jalannya pemerintahan dalam negara. Adapun dalam arti sempit, konstitusi berarti UUD, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan dan ketentuan pokok atau dasar ketatanegaraan. Secara umum konstitusi dimaknai sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (penduduk) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat aspek-aspek fundamental penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, suatu konstitusi memiliki sifat lebih stabil dibandingkan produk hukum lainnya. Perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan konstitusi. Sejak era kolonialisme hingga saat ini, di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan konstitusi. Bagaimana dampak perubahan konstitusi di Indonesia terutama berkaitan dengan masalah kependudukan? Bagaimana kondisi penduduk Indonesia dari konstitusi ke konstitusi? Buku berjudul Penduduk dari Konstitusi ke Konstitusi ini menyajikan informasi mendalam mengenai perkembangan ketentuan kependudukan sejak pemberlakuan konstitusi era kolonial hingga reformasi saat ini. Melalui buku ini pembaca akan mengenal sejarah perkembangan penduduk Indonesia dari konstitusi ke konstitusi serta dampak atas perkembangan tersebut. Bersama buku ini, kami berharap pembaca dapat lebih memahami perkembangan kependudukan di Indonesia serta mampu menyerap nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya.