Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut didasarkan atas asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintahan nasional. Kewenang-an desa dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan dan pelaksanaanperaturan desa dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Nah, siapa sajakah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakanpemerintahan desa tersebut? Siapa juga yang berwenang membuat peraturandesa dan APB Desa? Dapat digunakan untuk apa sajakah APB Desa tersebut?Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Namundemikian, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang seluk-beluk pemerintahan desa termasuk beberapa hal di atas. Sungguh ironisbukan? Apa lagi pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerin-tahan desa tersebut sangat mendukung tercapainya otonomi desa.Atas dasar alasan di atas, penulis tergerak untuk membuat karya bukudengan judul ”Pemerintahan Desa dan Kelurahan”. Tujuan penulis membuatkarya buku tersebut adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai halyang berkaitan dengan pemerintahan desa dan kelurahan kepada masyarakatdesa pada khususnya dan untuk seluruh warga negara Indonesia padaumumnya. Penulis berharap, setelah membaca buku ini, masyarakat desa danseluruh warga negara Indonesia dapat ikut serta mendukung terwujudnyaotonomi desa, apa pun bentuknya. Selain itu, penulis berharap buku ini dapatmeningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyukseskan pemilihankepala desa di tempat tinggal masing-masing, demi terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan desa yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.