Sejarah pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia sudah dimulai sejak zamanpemerintahan kolonial Belanda. Peraturan tentang pemerintahan daerah yang pertama kalidikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah Decentralisatie Wet 1903. Balatentarapendudukan Jepang yang menguasai Indonesia berikutnya tidak banyak melakukan perubahanyang berarti. Mereka melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah kolonialBelanda dengan hanya mengganti istilah-istilah dalam pemerintahan daerah.Setelah Indonesia merdeka, pengaturan pemerintahan daerah terus diupayakanpemerintah hingga berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Secara formal, pengaturantentang pemerintahan daerah pada masa-masa itu dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1945,UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, Penpres No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun1965, dan UU No. 5 Tahun 1974. Namun, semua peraturan perundang-undangan tersebutdianggap tidak sesuai dengan semangat kebebasan karena lebih menekankan aspekdekonsentrasi daripada desentralisasi. Desentralisasi sebagai sarana pencapaian demokrasiseperti yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Justru, yang lebih menonjol adalah jiwa dansemangat sentralistiknya.