Masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie menandai dimulainya masa reformasi di Indonesia. Pada awal pelantikannya sebagai presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie ditolak oleh kalangan mahasiswa. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik pada 21 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional. Masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dimulai dengan pembentukan kabinet reformasi pembangunan pada 22 Mei 1998. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas berbagai elemen dan kekuatan seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual, serta lembaga swadaya masyarakat. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi perhatian serius pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie membebaskan banyak tahanan politik yang tidak diadili pada masa Orde Baru. Presiden B.J. Habibie juga menghapus pemberian tanda khusus pada kartu tanda penduduk (KTP) keturunan Tionghoa. Puncaknya, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah di Timor Timur secara damai melalui referendum. Masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 dengan persiapan yang singkat. Setelah pemilu legislatif tahun 1999, MPR menyelenggarakan Sidang Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Ini merupakan fenomena menarik dalam sejarah politik di Indonesia. Anggota DPR dan MPR diganti sebelum masa kerjanya selesai. Presiden B.J. Habibie sendiri memangkas masa jabatannya sebagai presiden yang seharusnya berlangsung sampai 2003.Berbagai kebijakan presiden B.J. Habibie akan dibahas dalam buku ini termasuk pelaksanaan pemilu 1999 yang menandai akhir masa pemerintahannya. Dalam buku ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie yang menjadi dasar dari era reformasi.