17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Para penguasa lokal Surakarta mengakui kemerdekaan Indonesia. Mangkunegaran ditetapkan sebagai daerah istimewa oleh Pemerintah Republik Indonesia. Euforia kemerdekaan Indonesia meningkat di Surakarta. Gerakan-gerakan anti feodalisme mulai tumbuh. Feodalisme dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme. Tatanan kekuasaan feodal Jawa mengalami kegoncangan. Muncul wacana revolusi nasional, revolusi sosial, merdeka 100%, anti feodalisme, dan anti swapraja yang menekan otoritas Mangkunegaran yang pro swapraja. Mangkunegara VIII terjepit. Ia lantas membangkitkan kebudayaan Jawa sebagai tanggapan atas berbagai macam tekanan sosial-politik yang terjadi pada masa revolusi. Mangkunegara VIII pun fokus pada pengembangan kebudayaan untuk mengembangkan potensi Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Proses membangun revivalisme kebudayaan di antaranya dengan membentuk Himpunan Kerabat Mangkunegaran, mengadakan upacara adat, merevivalisasi Bedhaya Anglir Mendung, menjadikan Langendriyan sebagai harta Mangkunegaran, menyumbangkan kesenian ke luar tembok istana, meminta seniman istana untuk menciptakan Gambyong Pare Anom sebagai simbol Mangkunegaran, menghidupkan lembaga pendidikan dalang dan tari, dan memasuki arena politik nasional. Fungsi revivalisme di antaranya membangun konsolidasi internal, menjaga kekuasaan kosmis Pengageng Pura, memperoleh karisma dari lingkungan internal maupun eksternal istana, meneguhkan identitas Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, membangun citra positif kepada khalayak, dan memperoleh kepercayaan dari elit politik nasional. Implikasinya, relasi kekuasaan yang ada di balik revivalisme tersebut mampu menghegemoni wong Mangkunegaran, seniman Surakarta, masyarakat Surakarta, dan elit politik nasional.