Pembangunan seringkali tidak sejalan dengan tujuan idealnya, yaitu kemajuan dan kesejahteraan. Kasus lumpur panas Lapindo adalah -salah satu potret bagaimana praktek pembangunan seringkali menemui kebuntuannya sendiri akibat kebijakan pembangunan yang hiperpragmatis dengan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi semata tanpa muatan etika. Ironi pembangunan akibat eksploitasi sumber daya alam, adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kasus lumpur panas Lapindo yang sejak tahun 2006 hingga saat ini belum terselesaikan dengan tuntas. Padahal, mereka yang menjadi korban lumpur Lapindo, sampai saat ini banyak yang merasa hampir putus asa dan frustasi karena menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses ganti rugi lahan/tanah dan bangunan di tengah kehilangan kekayaan, mata pencaharian dan fasilitas sosial mereka. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya gejolak sosial, bahkan konflik sosial baik secara vertikal dan horizontal di kalangan korban lumpur Lapindo. Dengan kekuatan filed research dan pemahaman interaksionisme-simbolik yang mendalam terhadap korban lumpur panas Lapindo, karya ini mampu mengupas lebih lanjut tentang kompleksitas konflik sosial masyarakat korban lumpur Lapindo dalam proses ganti rugi lahan dan bangunan dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana alam tersebut, serta dengan pengambil kebijakan, yaitu pemerintah sebagai hakim yang adil dalam penyelesaian masalah mereka.