Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia ini mengalami proses dialek-tika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca-Amendemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan materi muatan HAM tersebut semakin positif setelah keluarnya Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2011-2014. Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM yaitu Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/National Action Plan on Human Rights (Ranham). Saat ini, Ranham Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama (1998-2003), gelombang kedua (2004-2009), dan gelombang ketiga (2011-2014). Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002, dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia