<< / >>

<< >>

Buku ini merupakan pengembangan dari Proyek Perubahan Penulis ini mendeskripsikan bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD, dan berbentuk Penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dalam rangka penyusunan produk hukum daerah diperlukan adanya sinergitas atau koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Tujuan sinergitas tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah dalam setiap tahapan pembentukan mulai pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan sebelum produk hukum tersebut ditetapkan agar sedari awal dapat dilakukan penyempurnaan pada aspek materi muatan, legal drafting dan juga kewenangan. Sinergitas yang terbentuk saat ini masih pada stakeholder pemerintah atau perangkat daerah, belum melibatkan stakeholder diluar Perangkat Daerah atau masyarakat. Masyarakat belum diberi ruang untuk melaksanakan peran sertanya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam proses pembahasan rancangan produk hukum daerah. Diharapkan dengan adanya sinergitas perangkat daerah dan masyarakat maka produk hukum daerah yang dihasilkan akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya selamat dan semangat membaca, semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Aamiiiin!