Pola pikir pembangunanisme yang disebut oleh penulis buku ini sebagai kata kunci dan jargon politik untuk memberikan dukungan legitimasi rezim Orde Baru agaknya masuk terus menggayuti pola pikir sebagian (besar?) diri kita sendiri sampai saat ini, terlebih pada mereka yang duduk sebagai pengambil keputusan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan fenomena yang sangat menarik dikaji dalam banyak pandangan, hutan juga tidak hanya sebagai suatu tegakan kayu dan kehidupam fauna di dalamnya. Hutan merupakan suatu ekosistem sosial-politik yang merupakan medan tempur berbagai kepentingan sumber daya, proses pemberdayaan masyarakat hutan tidak pernah dilepaskan dari paradigma pengelolaan hutan, artinya pandangan pengelola terhadap pengelolaan sistem kehutanan di negeri ini beberapa pandangan yang sering dipakai adalah : pertama, pandangan berbasis ekologis yang menempatkan hutan sebagai sebuah kawasan ekosistem yang berfungsi juga sebagai paru-paru dunia. Isu dan problema yang timbulkan akibat paham dan praksis pembangunanisme (developmentalisme) agaknya masih belum dapat disisihkan dari fokus perhatian kita utamanya sebagai pegiat masyarakat, peneliti, atau akdemisi. Mendorong suatu reformasi, pembaharuan, perubahan, atas kondisi ekonomi politik (termasuk pola pikir pembangunanisme) kalau sudah melekat kuat atau bahkan mendarah daging, bahkan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) di masa kampanye kepresidenannya pertama-tama mencanangkan janjinya dalam sebuah tema yang di sebutnya Indonesia 2004-2009 Vision for Change: Change for The Better (SBY), 2004. di mana beliau menjajikan “a better politica culture, a better environment, a better future”. Dalam praktis perubahan-perubahan tersebut tak mudah diraih, jika tak ingin di katakan kecil keberhasilannya, Mengapa, kerena tiga kebutuhan dasar rakyat yang hendak dicapai oleh perubahan-perubahan tersebut masing-masing aman, adil, dan sejahtera masih jauh dari harapan.