Kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan banguan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang semula kewenangan pemerintah pusat beralih ke pemerintah daerah memuculkan optimisme bagi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun selain optimisme bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, muncul beberapa permasalahan yang menyertai dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Buku ini mencoba memberikan gambaran kilas balik dari kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari sudut pandang teoritis, proses dan studi kasus di salah satu daerah dengan harapan agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami kebijakan tersebut.  Buku ini ditujukan bagi semua kalangan baik dari birokrat, pengambil kebijakan, akademisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai kebijakan pegelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di daerah. Harapannya dengan semakin banyak pembaca yang mengetahui maka akan lahir inovasi kebijakan di darah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah masing-masing guna mencapai pembangunan yang lebih mandiri.