<< / >>

<< >>

Buku KKI ini disusun berdasarkan 5 aspek kebijakan yaitu Budaya Bahari (Ocean culture), Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance), Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut (Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean Economic), dan Lingkungan Laut (Marine Environmet). Hal ini sejalan dengan era pemerintahan Kabinet Kerja saat ini, yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan membangun tol laut sebagai konektifitas antar pulau, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu kebijakan kelautan yang akan dijadikan landasan dalam pengelolaan kekayaan sumberdaya alam laut yang begitu besar dan melimpah. Karena itu diperlukan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yang dapat dijadikan framework atau rujukan payung hukum bagi semua stakeholders yang sangat peduli terhadap kelautan di Indonesia. Peluang-peluang pengembangan kelautan bagi pembangunan nasional perlu dipayungi dengan KKI yang mampu mensinergikan lembaga pemerintah,swasta dan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya kelautan yang dimiliki.