Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah berdampak pada perubahan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Proses tersebut di mediasi oleh perubahan isi dari kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Buku membahas secara runtut mengenai paradigma adminis-trasi publik, kebijakan publik itu sendiri, model-model kebijakan publik, juga desentralisasi dan dimensi pelayanan publik, serta implementasi dimensi pelayanan publik dalam otonomi daerah. Konstitusi dasar negara Indonesia mengamanatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi dasar negara dalam pelayanan masyarakat. Paradigma baru penyelenggaraaan pemerintahan telah membawa konsekwensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Hal ini tercermin dalam tekad penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom dan terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba terpusat dan dibawah kendali langsung pemerintah pusat. Konsep desentralisasi secara populer diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara itu otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih dan menyelenggarakan pemerintahan yang disertai dengan kemampuan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997, bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya.